Selayang Pandang tentang Provinsi Riau
Riau (Jawi: رياو)
adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau
Sumatra. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatra,
yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga
meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau
utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan) yang terletak di sebelah
timur Sumatra dan sebelah selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan menjadi
provinsi tersendiri pada Juli 2004. Ibu kota dan kota terbesar Riau adalah
Pekanbaru. Kota besar lainnya antara lain Dumai, Selatpanjang, Bagansiapiapi,
Bengkalis, Bangkinang, Tembilahan, dan Rengat.
Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan
sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam,
karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Tetapi, penebangan hutan yang
merajalela telah mengurangi luas hutan secara signifikan, dari 78% pada 1982
menjadi hanya 33% pada 2005. Rata-rata 160.000 hektare hutan habis ditebang
setiap tahun, meninggalkan 22%, atau 2,45 juta hektare pada tahun 2009.
Deforestasi dengan tujuan pembukaan kebun-kebun kelapa sawit dan produksi
kertas telah menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu di provinsi ini
selama bertahun-tahun, dan menjalar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia
dan Singapura.
Etimologi
Ada tiga kemungkinan asal kata riau yang menjadi nama provinsi ini.
Pertama, dari kata Portugis, rio berarti sungai. Pada tahun 1514, terdapat
sebuah ekspedisi militer Portugis yang menelusuri Sungai Siak, dengan tujuan
mencari lokasi sebuah kerajaan yang diyakini mereka ada pada kawasan tersebut,
dan sekaligus mengejar pengikut Sultan Mahmud Syah yang melarikan diri setelah
kejatuhan Kesultanan Malaka.
Versi kedua menyebutkan bahwa riau berasal dari kata riahi yang
berarti air laut. Kata ini diduga berasal dari tokoh Sinbad al-Bahar dalam
kitab Seribu Satu Malam, dan versi ketiga menyebutkan bahwa kata ini berasal
dari penuturan masyarakat setempat, diangkat dari kata rioh atau riuh, yang
berarti ramai, hiruk pikuk orang bekerja. Besar kemungkinan nama ini memang
berasal dari penamaan rakyat setempat, yaitu orang Melayu yang hidup di daerah
Bintan, yang kini masuk wilayah Kepulauan Riau. Nama itu kemungkinan telah
mulai terkenal semenjak Raja Kecik memindahkan pusat kerajaan Melayu dari Johor
ke Ulu Riau pada tahun 1719.
Sejarah
Masa prasejarah
Riau diduga telah dihuni sejak masa antara 10.000-40.000 SM.
Kesimpulan ini diambil setelah penemuan alat-alat dari zaman Pleistosin di
daerah aliran sungai Sungai Sengingi di Kabupaten Kuantan Singingi pada bulan
Agustus 2009. Alat batu yang ditemukan antara lain kapak penetak, perimbas,
serut, serpih dan batu inti yang merupakan bahan dasar pembuatan alat serut dan
serpih. Tim peneliti juga menemukan beberapa fosil kayu yang diprakirakan
berusia lebih tua dari alat-alat batu itu. Diduga manusia pengguna alat-alat yang
ditemukan di Riau adalah pithecanthropus erectus seperti yang pernah ditemukan
di Sangiran, Jawa Tengah. Penemuan bukti ini membuktikan ada kehidupan lebih
tua di Riau yang selama ini selalu mengacu pada penemuan Candi Muara Takus di
Kampar sebagai titik awalnya.
Masa prakolonial
Pada awal abad ke-16, Tome Pires, seorang penjelajah Portugal,
mencatat dalam bukunya, Summa Oriental bahwa kota-kota di pesisir timur Sumatra
antara suatu daerah yang disebutnya Arcat (sekitar Aru dan Rokan) hingga Jambi
merupakan pelabuhan dagang yang dikuasai oleh raja-raja dari Minangkabau. Di
wilayah tersebut, para pedagang Minangkabau mendirikan kampung-kampung
perdagangan di sepanjang Sungai Siak, Kampar, Rokan, dan Indragiri, dan
penduduk lokal mendirikan kerajaan-kerajaan semiotonom yang diberi kebebasan
untuk mengatur urusan dalam negerinya, tetapi diwajibkan untuk membayar upeti
kepada para raja Minangkabau. Satu dari sekian banyak kampung yang terkenal
adalah Senapelan yang kemudian berkembang menjadi Pekanbaru, yang kini menjadi
ibu kota provinsi.
Sejarah Riau pada masa pra-kolonial didominasi beberapa kerajaan
otonom yang menguasai berbagai wilayah di Riau. Kerajaan yang terawal, Kerajaan
Keritang, diduga telah muncul pada abad keenam, dengan wilayah kekuasaan
diperkirakan terletak di Keritang, Indragiri Hilir. Kerajaan ini pernah menjadi
wilayah taklukan Majapahit, namun seiring masukkan ajaran Islam, kerajaan
tersebut dikuasai pula oleh Kesultanan Melaka. Selain kerajaan ini, terdapat
pula Kerajaan Kemuning, Kerajaan Batin Enam Suku, dan Kerajaan Indragiri,
semuanya diduga berpusat di Indragiri Hilir.
Masa kerajaan Melayu
Kesultanan Indragiri
Kesultanan Indragiri didirikan pada tahun 1298 oleh Raja Merlang I,
yang uniknya tidak berkedudukan di Indragiri, melainkan di Melaka. Urusan
pemerintahan diserahkan pada para pembesar tradisional. Baru pada masa
kekuasaan Narasinga II sekitar tahun 1473, para raja Indragiri mulai menetap di
pusat pemerintahannya di Kota Tua. Pada tahun 1815, dibawah Sultan Ibrahim, ibu
kota kerajaan dipindahkan ke Rengat, yang kini menjadi ibu kota Kabupaten
Indragiri Hulu. Pada masa inilah Belanda mulai campur tangan dengan urusan
internal Indragiri, termasuk dengan mengangkat seorang Sultan Muda yang
berkedudukan di Peranap.
Dengan adanya traktat perdamaian dan persahabatan yang ditandatangani
pada tanggal 27 September 1938 antara Indragiri dengan Belanda, maka Kesultanan
Indragiri menjadi zelfbestuur lindungan Belanda, dipimpin seorang controleur
yang memegang wewenang mutlak terhadap kekuasaan lokal.
Kesultanan Siak
Sultan Siak bersama para tetua adat di afdeling Bengkalis pada 1888.
Siak menyerahkan Bengkalis kepada Belanda pada tahun 1873. Kesultanan Siak Sri
Inderapura didirikan oleh Raja Kecil dari Pagaruyung pada tahun 1723. Siak
segera saja menjadi sebuah kekuatan besar yang dominan di wilayah Riau: atas
perintah Raja Kecil, Siak menaklukkan Rokan pada 1726 dan membangun pangkalan
armada laut di Pulau Bintan. Namun keagresifan Raja Kecil ini segera ditandingi
oleh orang-orang Bugis pimpinan Yang Dipertuan Muda dan Raja Sulaiman. Raja
Kecil terpaksa melepaskan pengaruhnya untuk menyatukan kepulauan-kepulauan di
lepas pantai timur Sumatra di bawah bendera Siak, meskipun antara tahun 1740
hingga 1745 ia bangkit kembali dan menaklukkan beberapa kawasan di Semenanjung
Malaya.
Di akhir abad ke-18, Siak telah menjelma menjadi kekuatan yang dominan
di pesisir timur Sumatra. Pada tahun 1761, Sultan Abdul Jalil Syah III mengikat
perjanjian ekslusif dengan Belanda, dalam urusan dagang dan hak atas kedaulatan
wilayahnya, serta bantuan dalam bidang persenjataan. Walau kemudian muncul
dualisme kepemimpinan di dalam tubuh kesultanan yang awalnya tanpa ada
pertentangan di antara mereka, Raja Muhammad Ali, yang lebih disukai Belanda,
kemudian menjadi penguasa Siak, sementara sepupunya Raja Ismail, tidak disukai
oleh Belanda, muncul sebagai Raja Laut, menguasai perairan timur Sumatra sampai
ke Laut Cina Selatan, membangun kekuatan di gugusan Pulau Tujuh. Tahun 1780,
Siak menaklukkan daerah Langkat, termasuk wilayah Deli dan Serdang. Di bawah
ikatan perjanjian kerjasama mereka dengan VOC, pada tahun 1784 Siak membantu
tentara Belanda menyerang dan menundukkan Selangor, dan sebelumnya mereka telah
bekerjasama memadamkan pemberontakan Raja Haji Fisabilillah di Pulau Penyengat.
Masa kolonial Belanda
Invasi Belanda yang agresif ke pantai timur Sumatra tidak dapat
dihadang oleh Siak. Belanda mempersempit wilayah kedaulatan Siak, dengan
mendirikan Keresidenan Riau (Residentie Riouw) di bawah pemerintahan Hindia
Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang.[19] Para sultan Siak tidak dapat
berbuat apa-apa karena mereka telah terikat perjanjian dengan Belanda.
Kedudukan Siak semakin melemah dengan adanya tarik-ulur antara Belanda dan
Inggris yang kala itu menguasai Selat Melaka, untuk mendapatkan wilayah-wilayah
strategis di pantai timur Sumatra. Para sultan Siak saat itu terpaksa menyerah
kepada kehendak Belanda dan menandatangani perjanjian pada Juli 1873 yang
menyerahkan Bengkalis kepada Belanda, dan mulai saat itu, wilayah-wilayah yang
sebelumnya menjadi kekuasaan Siak satu demi satu berpindah tangan kepada
Belanda. Pada masa yang hampir bersamaan, Indragiri juga mulai dipengaruhi oleh
Belanda, namun akhirnya baru benar-benar berada di bawah kekuasaan Batavia pada
tahun 1938. Penguasaan Belanda atas Siak kelak menjadi awal pecahnya Perang
Aceh.
Di pesisir, Belanda bergerak cepat menghapuskan kerajaan-kerajaan yang
masih belum tunduk. Belanda menunjuk seorang residen di Tanjung Pinang untuk
mengawasi daerah-daerah pesisir, dan Belanda berhasil memakzulkan Sultan
Riau-Lingga, Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah pada Februari 1911.
Pendudukan Jepang
Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Riau menjadi salah satu
sasaran utama untuk diduduki. Bala tentara Jepang menduduki Rengat pada 31
Maret 1942. Seluruh Riau dengan cepat tunduk di bawah pemerintahan Jepang.
Salah satu peninggalan masa pendudukan Jepang adalah jalur kereta api sepanjang
300 km yang menghubungkan Muaro Sijunjung dan Pekanbaru yang terbengkalai.
Ratusan ribu rakyat Riau dipaksa bekerja oleh tentara Jepang untuk
menyelesaikan proyek ini.
Era kemerdekaan
Revolusi nasional dan Orde Lama
Pada awal kemerdekaan Indonesia, bekas wilayah Keresidenan Riau
dilebur dan tergabung dalam Provinsi Sumatra yang berpusat di Bukittinggi.
Seiring dengan penumpasan simpatisan PRRI, Sumatra Tengah dimekarkan lagi
menjadi tiga provinsi, yakni Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra
Selatan. Ketika itu, Sumatra Tengah menjadi basis terkuat dari PRRI, situasi
ini menyebabkan pemerintah pusat membuat strategi memecah Sumatra Tengah dengan
tujuan untuk melemahkan pergerakan PRRI. Selanjutnya pada tahun 1957,
berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, Sumatra Tengah
dimekarkan menjadi tiga provinsi yaitu Riau, Jambi dan Sumatra Barat. Kemudian
yang menjadi wilayah provinsi Riau yang baru terbentuk adalah bekas wilayah
Kesultanan Siak Sri Inderapura dan Keresidenan Riau serta ditambah Kampar yang
sebelumnya pada masa pendudukan tentara Jepang dimasukkan ke dalam wilayah Rhio
Shu.
Riau sempat menjadi salah satu daerah yang terpengaruh Pemerintahan
Revolusioner Republik Indonesia pada akhir 1950-an. Pemerintah pusat menggelar
Operasi Tegas dibawah pimpinan Kaharuddin Nasution, yang kelak menjadi gubernur
provinsi ini, dan berhasil menumpas sisa-sisa simpatisan PRRI.
Setelah situasi keamanan berangsur pulih, pemerintah pusat mulai
mempertimbangkan untuk memindahkan ibu kota provinsi dari Tanjung Pinang ke
Pekanbaru, yang secara geografis terletak di tengah-tengah. Pemerintah akhirnya
menetapkan Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi yang baru pada 20 Januari 1959
lewat Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25.
Masa Orde Baru
Setelah jatuhnya Orde Lama, Riau menjadi salah satu tonggak
pembangunan ekonomi Orde Baru yang kembali menggeliat. Pada tahun 1944, ahli
geologi NPPM, Richard H. Hopper dan Toru Oki bersama timnya menemukan sumur
minyak terbesar di Asia Tenggara yaitu di Minas, Siak. Sumur ini awalnya
bernama Minas No. 1. Minas terkenal dengan jenis minyak Sumatra Light Crude (SLC)
yang baik dan memiliki kadar belerang rendah. Pada masa awal 1950-an,
sumur-sumur minyak baru ditemukan di Minas, Duri, Bengkalis, Pantaicermin, dan
Petapahan. Eksploitasi minyak bumi di Riau dimulai di Blok Siak pada September
1963, dengan ditandatanganinya kontrak karya dengan PT California Texas
Indonesia (kini menjadi Chevron Pacific Indonesia).[30] Provinsi ini sempat
diandalkan sebagai penyumbang 70 persen dari produksi minyak nasional pada
tahun 1970-an.
Riau juga menjadi tujuan utama program transmigrasi yang dicanangkan
oleh pemerintahan Soeharto. Banyak keluarga dari Pulau Jawa yang pindah ke
perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang baru dibuka di Riau, sehingga membentuk
suatu komunitas tersendiri yang kini berjumlah cukup signifikan.
Era reformasi
Pada tahun 1999, Saleh Djasit terpilih menjadi putra daerah asli Riau
kedua (selain Arifin Achmad) dan pertama dipilih oleh DPRD Provinsi sebagai
gubernur. Pada tahun 2003, mantan Bupati Indragiri Hilir, Rusli Zainal,
terpilih menjadi gubernur, dan terpilih kembali lewat pemilihan langsung oleh
rakyat pada tahun 2008. Mulai tanggal 19 Februari 2014, Provinsi Riau secara
resmi dipimpin oleh gubernur, Annas Maamun. Baru memimpin 7 Bulan, Annas Maamun
dilengserkan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menangkap Tangan Annas
Maamun dalam kasus Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Kuansing. Saat Ini Provinsi
Riau di pimpin oleh Arsyadjuliandi Rachman (Andi Rachman).
Setelah kejatuhan Orde Baru, Riau menjadi salah satu sasaran provinsi
yang akan dimekarkan. Pada tahun 2002, pemerintah menetapkan pemekaran
Kepulauan Riau yang beribu kota di Tanjung Pinang, dari provinsi Riau.
Disini juga terdapat beberapa artikel tentang:
ALAT BANTU DENGAR, KOSMETIK DAN KECANTIKAN, PERONTOK BULU, PENUMBUH
RAMBUT, OBAT JERAWAT, PEMUTIH GIGI, PEMUTIH TUBUH, PEMBESAR PAYUDARA, OBAT DAN
JAMU HERBAL, AWET MUDA, PRODUK PERAWATAN WANITA, PELANGSING, OBAT TELAT HAID,
OBAT PERANGSANG, PENGGEMUK BADAN, OBAT KUAT, CIALIS, VIAGRA, OBAT PERANGSANG,
PEMBESAR PENIS, ALAT BANTU SEKS, ANTI EJAKULASI DINI, GRATIS ONGKOS KIRIM,
PELUMAS SEKS, ARTIKEL DAN INFORMASI, Riau, riau sumatera apa, profil provinsi riau, riau tujuan, sejarah
riau, kabupaten di provinsi riau, kepulauan riau, ibukota provinsi riau, suku
asli riau,

Komentar
Posting Komentar